TUGAS NON AKADEMIS,ARTIKEL

KEMISKINAN,,,SALAH SIAPAKAH ????

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus

urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.

Hingga kini, kemiskinan masih saja menjadi perbincangan hangat di telinga masyarakat Indonesia. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh bapak presiden kita beserta para menterinya. Tapi entah sampai kapan kemiskinan di Indonesia bisa teratasi dengan baik.

Banyak masyarakat bertanya tanya sebenarnya kemiskinan yang terjadi di Negara kita ini SALAH SIAPA?? Banyak pendapat yang menjawab pertanyaan tersebut, ada yang berpendapat kemiskinan di Indonesia adalah salah pemerintah, karena pemerintah kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Selain itu juga banyak para wakil rakyat yang bekerja tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan masyarakat terhadapnya. Banyak wakil rakyat yang korupsi, makan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata.

Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya "buttom-up intervention" dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].

Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.